studyclub

Pendidikan Tinggi Elitis

In Berita on September 17, 2010 at 8:26 pm

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendidikan tinggi dirasakan semakin elitis bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Biaya kuliah yang semakin tinggi jadi hambatan utama bagi orang miskin untuk bisa duduk di bangku kuliah dan meraih gelar sarjana.

Kenyataan itu terlihat dari kajian disparitas angka partisipasi kasar (APK) berdasarkan latar belakang ekonomi siswa. Dengan melihat data sensus penduduk nasional tahun 2003-2008, disparitas APK perguruan tinggi antara siswa yang berasal dari keluarga kaya dan miskin sangat tinggi.

Akses orang termiskin duduk di jenjang perguruan tinggi di tahun 2008 baru mencapai 4,19 persen. Adapun akses orang terkaya sudah mencapai 32,4 persen.

“Pada tahun 1980-1990an orang miskin yang kuliah jumlahnya bisa di atas 10 persen. Berarti kondisi sekarang semakin memprihatinkan bagi orang yang tidak punya duit alias miskin,” kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas, Minggu (12/9/2010).

Menurut Darmaningtyas, akses masuk ke bangku kuliah di kalangan siswa miskin semakin menurun drastis memasuki tahun 2000-an. Pasalnya, di masa itu perguruan tinggi negeri mulai membuka jalur-jalur masuk khusus, yang pada kenyataannya lebih mudah diakses siswa kaya.

Oleh karena itu, pendidikan tinggi sekarang, terutama PTN, mesti berbiaya murah. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran di pendidikan tinggi.

Selain itu, penerimaan mahasiswa mesti terbuka dan serentak. Jangan sampai ada hambatan teknologi buat siswa dari daerah terpencil dengan diberlakukannya sistem masuk online.

2011, Buku Pelajaran SD dan SMP Gratis!

In Berita on September 17, 2010 at 8:22 pm

JAKARTA, KOMPAS.com — Buku teks pelajaran yang masih membebani siswa di jenjang pendidikan SD dan SMP akan segera dibenahi. Mulai 2011, buku-buku teks pelajaran untuk siswa SD dan SMP milik pemerintah harus gratis.

Semua buku teks pelajaran di SD dan SMP sudah bisa dipenuhi. Jadi, harus gratis. Ini terutama untuk sekolah di bawah pemerintah.
– Mohammad Nuh

“Memang, tahun ini masih ada buku teks yang belum bisa di-cover dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Tapi tahun depan, soal buku teks di pendidikan dasar sudah harus selesai. Semua buku teks pelajaran di SD dan SMP sudah bisa dipenuhi. Jadi, harus gratis. Ini terutama untuk sekolah di bawah pemerintah. Yang swasta, pemerintah tidak bisa terlalu intervensi,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Selasa (16/9/2010).

Menurut Nuh, saat ini ada dua mata pelajaran lagi yang belum bisa didanai di jenjang SD. Tujuh mata pelajaran sudah didanai BOS. Adapun di jenjang SMP, tiga dari sepuluh mata pelajaran belum bisa didanai dari alokasi BOS.

Berdasarkan praktik di sekolah-sekolah, seperti di wilayah Jakarta, buku-buku teks pelajaran memang disedikan secara gratis kepada setiap siswa. Namun, sejumlah sekolah masih membebani siswa dengan keharusan membeli buku latihan semacam lembar kerja siswa (LKS) yang biayanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Menanggapi hal itu, Nuh mengatakan, semua celah bagi sekolah untuk membebani siswa membeli buku teks dan LKS akan ditutup. “Lembar latihan seperti LKS mesti diintegrasikan dengan buku teks. Untuk di pendidikan dasar, persoalan buku teks harus beres tahun depan,” ungkap Nuh.

Guna menjamin ketaatan pihak SD dan SMP melaksanakan program buku teks gratis, kata Nuh, pemerintah akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melanggar. Sanksinya nanti dikaitkan dengan alokasi dana atau program yang seharusnya diterima sekolah tersebut.

Tahun ini pemerintah menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 9,3 triliun untuk mendukung program pendidikan dasar. Sebanyak Rp 3,7 triliun dikucurkan di jenjang SMP untuk bangunan fisik, alat peraga, dan buku. Di jenjang SD, kucuran DAK senilai Rp 5,6 triliun untuk bangunan fisik dan buku.

“Ngapain” Jauh-jauh Sekolah ke Jawa?

In Berita on September 17, 2010 at 8:21 pm

PONTIANAK, KOMPAS.com — Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan) merencanakan empat program studi baru, yaitu S-1 Bimbingan Konseling serta S-2 Pendidikan Ekonomi, Bahasa Inggris, dan Matematika. Rencana tersebut ditargetkan terealisasi tahun depan.

Masyarakat maupun guru yang ingin melanjutkan pendidikan keguruan akan mendapatkan kemudahan. Jadi, tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa.
– Aswandi

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura (FKIP Untan), Pontianak, Dr Aswandi, menyatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu izin pertimbangan pembukaan program studi baru tersebut. “Kami tinggal melengkapi persyaratan administrasi,” kata Aswandi di Pontianak, Kamis (16/9/2010).

“Jika tidak ada halangan, awal tahun depan prodi itu sudah kami buka,” ujarnya.

Untuk memperlancar pembukaan program studi baru, dalam waktu dekat dia akan menemui Direktur Perguruan Tinggi untuk mengurus beberapa kelengkapan administrasi pembukaan tersebut. Aswandi juga mengatakan sudah mengajukan beberapa program studi lain dan saat ini dalam proses penilaian oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Beberapa program baru itu di antaranya program S-1 Pendidikan Sejarah, PPKN, dan Geografi, sedangkan untuk program studi S-2 antara lain Pendidikan IPS dan Pendidikan Karakter.

Menurut Aswandi, dengan banyaknya program studi baru pendidikan tersebut, diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kalbar. Karena setiap masyarakat ataupun guru yang ingin melanjutkan pendidikan keguruan akan mendapatkan kemudahan.

“Jadi, tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Jawa untuk sekolah karena di FKIP Untan saja sudah lengkap,” katanya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.